taken fron tribunjogja
Sedih rasanya melihat kondisi rumah dinas di sekitarku, seperti tidak terkelola dengan baik. Padahal setahuku ada dana untuk memperbaikinya, setidaknya bisa diusulkan dana untuk itu. Hal ini sangat penting untuk menjaga aset milik Negara. Pertanyaannya, kenapa? Untuk menjawab pertanyaan itu perlulah kita berhenti sejenak dan berpikir (Dora style hehe…).
Pernah ada kawan kami berniat memperbaiki dengan biaya dari kantong sendiri (seperti yang juga kulakukan dengan uang perjalanan dinas pindahanku). Kagetlah dia, tukang meperkirakan biaya yang diperlukan mencapai Rp40juta. Hadeh! Itu untuk sewa rumah lain selama 3 tahun lebih. Tak jadilah kawan tadi melaksanakan niatnya. Semakin meranalah harta Negara itu.
Melihat kondisi rumah itu, perkiraannku memang betul, perlu biaya yang tidak sedikit untuk memperbaikinya. Lihat saja kondisi atapnya yang sudah reyot (bahkan rumah sebelah pernah rubuh atapnya sebagian-untung tak menimpa penghuni), pagar besi yang hilang dicuri, kusen dan pintu yang habis dimakan rayap. Belum lagi listrik dan air yang menunggak sekian lama tak terbayar. Dengan kondisi payah itu, siapalah yang mau tinggal disitu?
Aku tidak terlalu paham tentang tata cara pengadaan/pengelolaan aset itu. Tapi marilah kita lihat dari sisi lain. Masalah ini kulihat sebagai hal yang kumulatif alias terjadi pembiaran bertahun-tahun. Setelah bertanya sana-sini ternyata akar masalahnya lumayan banyak. Dari takutnya bagian pengadaan barang jika nanti akan bermasalah (meskipun semua sudah sesuai prosedur dan tanpa conflict of interest-baca “suap menyuap”), ketidakjelasan anggarannya, ketidakjelasan siapa yang berhak atau harus menggunakan rumah itu bahkan ketidakjelasan mutasi pun bisa sangat berpengaruh.
Sampai kapan hal ini akan berakhir? Sampai semua bangunan itu hilang, karena satu persatu batu-batanya dicuri? Sampai aset kosong itu tiba-tiba dikuasai pihak lain? Atau sampai ada pegawai yang mau mutasi tapi tak punya cukup uang untuk pindahin keluarganya apalagi untuk sekolah anaknya dan sewa rumah?
Common guys! Be gentle! kalo gak kita yang mulai siapa yang akan mulai? Ini seperti pernah kuingat dulu sewaktu Jakarta dipimpin oleh Pak Kumis. Beliau pernah bertemu dengan sebuah Komunitas Pekerja Bersepeda. Disitu dibicarakan isu tentang Jalur Khusus Sepeda. Anak-anak komunitas meminta Jalur itu disediakan dulu baru nanti pasti banyak yang akan bersepeda, sementara Sang Gubernur, meminta banyakin dulu pesepeda baru nanti dibangun jalurnya. Hasilnya adalah sampai dia lengser pun tak pernah tersedia jalur itu kan?
Perlu seseorang atau sekelompok orang yang peduli tentang ini dan bergerak. Baik orang-orang dilapangan, di kantor wilayah, di pusat atau dikementerian sekalipun. Semoga…

No comments:
Post a Comment