BIARKAN DJP BAGIAN DARI SEJARAH ITU!

Sering kubaca dibeberapa artikel di media online maupun offline yang mengulas masalah perlu tidaknya DJP menjadi lembaga independen langsung dibawah Presiden. Penulisnya dari berbagai macam latar belakang. Dari yang mengaku sebagai pengamat perpajakan, ahli ekonomi, akademisi, praktisi  atau konsultan. Ada yang berasal dari internal DJP sendiri atau dari luar organisasi itu.

Isinya berbagai macam. Ada yang mengulas alasan anggaran (baca : gaji) yang kurang, pengelolaan SDM yang berbelit, tata organisasi yang rumit alias tidak fleksibel, penerimaan atau ada juga yang mengulas dari sisi integritasnya sebagai alasan. Namun meski berwarna-warni, arah artikel mereka ini umumnya berkesimpulan bahwa DJP memang perlu diberi wewenang lebih.

Menurut Penulis sendiri, mau atau terpaksa mau, DJP akan pasti kearah itu. Kecuali para Pimpinan ini menginginkan Negara ini menuju kearah kebangkrutan permanen. Penulis bukan ahli ekonomi yang bisa menjelaskan konsep maupun praktek suatu teori. Namun bisa dibayangkan saja, masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan uang untuk membangun.

Contohnya wilayah disekitar Penulis tinggal. Bahkan untuk jarak yang sepanjang kurang dari Jakarta-Bandung secara normal minimal ditempuh dalam 5 jam perjalanan. Itu jika kita melewati jalan negara, aspal hotmix, mulus. Belum lagi jika kita keluar sedikit dari jalan itu. Bisa-bisa kita bergoyang heboh dengan  geyolan melebihi Inul. Dimana-mana jalan rusak berlubang dan sempit. Butuh biaya untuk melebarkan, menambal dan bila sudah jadi pun masih perlu untuk merawatnya. Belum lagi sekolah-sekolah negeri yang “payah” kondisinya. Semua perlu dana yang kalau bisa unlimited sumbernya.

Seperti umumnya individu, jika perlu beli sesuatu, kita akan merogoh kantong sendiri terlebih dahulu, jika tongpes baru cari utangan, bukan begitu? Negara pun demikian, dia akan cari Pendapatan dari Pajak. Namun jika DJP dengan alat seadanya sekarang ini dipaksa terus menerus mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat, tentu akan kedodoran juga. Akhirnya Negara ini ambil utang baru lagi. Kemudian sampai pada ujungnya rasio pendapatan sendiri dibanding utang semakin mengecil dan akhirnya bisa Anda bayangkan kan? Bagaimana nasih anak cucu kelak?

Nah kita kembali ke topik. Penulis percaya, para Pimpinan Negara ini tentu tidak ingin seperti itu. Singkatnya DJP sudah bisa dipastikan akan menjadi lembaga yang independen, berwibawa, ditakuti atau apalah namanya itu. Semakin cepat semakin baik. Mau atau terpaksa mau.

Pertanyannya yang mengemuka seharusnya bukan pantas atau tidak, ada Badan Penerimaan Negara, tetapi pantas atau tidak para pegawai DJP menerima keistimewaan itu. Siapkah mereka? Apakah sudah berupaya optimal dengan alat yang ada? Atau jangan-jangan cuma bisa  mengeluh saja tanpa berbuat apapun? Sumber daya memang terbatas, itu fakta. Terbatas itu bukan berarti tidak ada kan?

Ikut membentuk opini publik memang perlu, tetapi sebagai bagian DJP sebaiknya yang perlu dilakukan dari dalam adalah perlu memperbaiki “pencitraan” diri dengan kerja nyata. Porsi itu Penulis kira lebih besar efeknya. Artikel diluaran sudah menggiring DJP kearah yang lebih baik. Bahkan para Calon Presiden pun lugas bicara tentang DJP.

Penulis ingat pernah membaca sebuah artikel wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati tahun 2007. Ketika Beliau ditanya perlukah DJP Independen, jawabnya adalah “Biar sejarah yang membuktikan”. Betul Bu! Biarkan DJP menjadi bagian sejarah itu!

DJP : Direktorat Jenderal Pajak
SDM : Sumber Daya Manusia